Perekonomian jatuh bangun dan berulang kali mengalami krisis. Telah pula mengalami berbagai sistem ekonomi. Jika ditarik lebih panjang, Indonesia telah kerap berganti-ganti rezim politik. Sekilas tampak ada hubungan antara perkembangan demokrasi dan kinerja ekonomi di Indonesia, khususnya pascakrisis ekonomi 1998. Hubungan antara Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi Selama lima tahun terakhir, investasi kian tidak produktif, tercermin dari incremental capital output ratio (ICOR) yang melonjak sekitar 50 persen dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya dan terendah di ASEAN. Dengan kata lain, Indonesia mengalami kemajuan dalam demokrasi prosedural namun menampakkan kemunduran dalam demokrasi substansial.īeriringan dengan kemunduran demokrasi substansial, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, produktivitas -diukur dengan total factor productivity- melemah bahkan dalam beberapa periode mengalami pertumbuhan negatif, industrialisasi meredup, detak jantung perekonomian lemah dan tak kunjung menguat untuk sekedar mendekati kondisi sebelum krisis 1998, kemampuan pemerintah menarik pajak terus turun hingga mencapai aras terendah dalam setengah abad. Kemerosotan paling tajam terjadi pada komponen “budaya politik” dan “kebebasan sipil” sedangkan komponen “proses elektoral dan pluralisme” menunjukkan kecenderungan membaik.
Kondisi demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dibandingkan dengan yang telah dicapai sepuluh tahun lalu. Sebaliknya, pada periode yang sama skor Indonesia merosot dari 7,03 menjadi 6,30. Sejak 2017, Malaysia bertengger di puncak dengan skornya yang melesat dari 6,43 pada tahun 2015 menjadi 7,19 pada tahun 2020. Setahun kemudian diambil alih oleh Filipina. Selama kurun waktu 2012-2016, Indonesia memimpin di ASEAN.
#Buku ekonomi kelas 10 pdf full
EIU mengelompokkan negara-negara ke dalam empat rumpun rezim, yaitu: (1) demokrasi penuh ( full democracies) dengan skor di atas 8,0 sebanyak 23 negara (2) flawed democracies (demokrasi cacat) dengan skor 6,0 sampai 8,0 sebanyak 52 negara (3) rezim hybrid ( hybrid regimes) dengan skor 4,0 sampai 6,0 sebanyak 35 negara dan (6) Rezim otoriter ( authoritarian regimes) dengan skor di bawah 4,0 sebanyak 57 negara. Ada sejumlah prakondisi agar demokrasi bisa mendorong pembangunan dan kesejahteraan, terutama di negara-negara yang demokrasinya masih muda atau sedang pada tahapan awal konsolidasi demokrasi.īerdasarkan Democracy Index 2020 yang diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 167 negara dengan skor 6,30. Namun, banyak studi terakhir yang meyakinkan bahwa demokrasilah yang berdampak pada ekonomi. Sejumlah studi selanjutnya meragukan kesimpulan itu. Pembangunan dulu, baru demokrasi menyusul kemudian.
Lebih dari itu bisa membantu perumus kebijakan memilih cara terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah publik lewat proses demokratik.Īwalnya beberapa kajian menghasilkan kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi menjadi prasyarat kemunculan demokrasi. Ketersediaan data yang semakin kaya dan lebih mudah diakses membuat perubahan yang cepat dan kompleks lebih mudah segera dipahami sehingga amat membantu pengambilan keputusan oleh berbagai pelaku. Penyempurnaan konsep dan metodologi membuat fenomena ekonomi dan politik kian menyatu sehingga memperkaya pendekatan ekonomi politik.
Kaitan antara demokrasi dan ekonomi telah lama menjadi kajian lintas disiplin. “… I wish to assert a much more fundamental role for institutions in societies they are the underlying determinant of the long-run performance of economies.” Tulisan ini adalah versi draft yang diserahkan kepada LP3ES yang menerbitkan kumpulan pemikiran berjudul Demokrasi Tanpa Demos yang baru saja terbit.